AKSI MASSA
PPRL
; MASSA RAKYAT LAMPUNG SELATAN, DESAK
PEMKAB NAIKKAN UMK DAN MENOLAK RPP PENGUPAHAN
Funky Rulita Sari
Kalianda, 19 Oktober 2015
Kalianda, 19 Oktober 2015
Suara
Pelopor_Pusat Perjuangan Rakyat Lampung yang merupakan sinergi gerakan dari
serikat pekerja, mahasiswa, kaum miskin kota, nelayan dan petani menyambangi
kantor Bupati Lampung Selatan di Kalianda Senin pagi (19/10/2015).Ratusan massa
yang berkonvoi dari Bandar Lampung disambut massa aksi dari kabupaten Lampung
Selatan di Tugu Topeng, Kalianda.
Massa yang
dipimpin oleh Korlap Aris Setiyanto yang juga Ketua Wilayah LMND Lampung
melanjutkan rute aksi dengan longmarch menuju kantor Bupati Lampung Selatan. Aksi
yang mendesak pemerintah kabupaten Lampung Selatan agar turut serta menolak
tentang RPP Pengupahan yang disahkan minggu lalu juga untuk mendesak tentang
pemenuhan bahwa upah minimum pekerja (buruh) harus 100% kebutuhan hiduplayak
(KHL) sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Massa menyampaikan
orasinya di depan kantor Bupati dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan
satpol PP pemkab Lampung Selatan. Beberapa perwakilan dari massa juga melakukan
audiensi, Ketua FSBKU-KSN Lampung, Ketua EW-LMND Lampung,EK-LMND Lamsel, SPRI
Lampung Selatan, dan Serikat Pekerja PLN PLTU Tarahan menyampaikan tuntutan dan
di terima oleh Asisten Bidan Kesejahteraan Masyarakat dan beberapa Kepala Dinas
yang terkait tuntutan massa.
Selain itu
korlap juga menjelaskan bahwa hari ini PPRL tidak hanya mendukung persoalan
klasik pekerja seperti penghapusan outsourching dan union busting namun juga
mendorong tentang pendidikan dan kesehatan gratis berbasis pajak, pengendalian
harga komoditas pasar, dan peningkatan keamanan wilayah kabupaten Lampung
Selatan, jelasnya saat ditemui seusai audiensi dengan pemkab setempat.
Soal pendidikan
massa juga menuntut pemkab untuk turun serta menyelasaikan kasus perguruan
tinngi yang ilegal dan diancam ditutup oleh Dikti yang berimas ada mahasiswa yang harus menanggung permasalahan
administratifnya.
Massa
berjanji apabila tidak adatindak lanjut atas tuntutannya maka akan ada gerakan
dengan massa yang lebih luarbiasa lagi ke pemkab bahkan DPRD Kabupaten Lampung
Selatan. Dengan tuntutan sebagai berikut :
1.
Tolak RPP Pengupahan
2.
UMK 100% KHL
3.
Pendidikan Gratis, Ilmiah dan
Demokratis 12 Tahun
4.
Turunkan Harga Kebutuhan
Pokok
5.
Tolak PHK
6.
Tolak Union Busting
7.
Hapus Outsourching
Komentar
Posting Komentar