SUARA

KAPITALISME PENYEBAB PELANGGARAN HAM

Oleh :

Arif Hidayatullah ( Sekjend LMND)

Diabad ke 21 ini, berkembangnya peradaban umat manusia dengan penemuan teknologi yang begitu pesat, kita masih saja disuguhkan dg kejadian2 pelanggaran HAM yg terjadi khususnya di Indonesia ini.

Penemuan-penemuan baru tersebut malah membuat peradaban manusia mengalami kemunduran. Dengan semakin banyak penghilangan nyawa atas nama pembangunan demi kemajuan, membuat kita seperti kembali pada zaman barbar, dimana nyawa manusia tidak berarti. Seiring dengan majunya peradaban dalam globalisasi ekomomi dunia, mengakibatkan massifnya  Ekspansi modal Asing (Imprealis-kapitalis) sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi yg memunculkan benturan dalam kehidupan sosial (masyarakat sipil).

Pembunuhan salim kancil yg dilakukan oleh oknum dalam struktur pemerintahan misalnya, seorang petani yg berusaha untuk mempertahankan tanahnya demi untuk kelangsungan hidupnya, justru berujung pada kematian. hal tersebut membuktikan bahwa negara tidak mampu memberikan rasa aman terhadap rakyatnya.

Kasus korupsi yg juga masih belum dituntaskan seperti MEGA SKANDAL BLBI yang menguras uang rakyat hingga 60trilliun setiap tahunnya hingga 2044 juga merupakan pelanggaran HAM. PP 78 tentang pengupahan merupakan cara untuk memiskinkan kaum Buruh secara sistematis yg tentu juga merupakan pelanggaran HAM.

Atau Sumber Daya Alam yg masih dikuasai asing yang dilakukan oleh sekolompok orang dalam struktur pemerintahan yg memang mempunyai hobi menggadaikan kekayaan alam Indonesia (oligarki) yang mengakibatkan pada tertutupnya akses ekonomi secara luas untuk Rakyat indonesia contohnya seperti PT. FREEPORT. Kelompok ini selalu berusaha agar kepentingan asing tetap berlangsung di PT. FREEPORT tersebut. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak ekonomi (hak untuk sejahtera) terhadap rakyat indonesia.

Hal tersebut juga tentu sangat bertentangan dengan  konstitusi pasal 27 (ayat 2) dan pasal 34 (ayat 2 dan 3) serta Trisakti dalam Nawacitanya Jokowi-Jk. Maka penuntasan terkait kasus korupsi dan pelanggaran HAM harus segera dilakukan dengan  menangkap dan mengadili para koruptor serta pelanggar HAM demi kesejahteraan rakyat Indonesia.(Frs)